Semarang, 20 Oktober 2025 – Suasana apel pagi di halaman Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Senin (20/10/2025), terasa berbeda. Seluruh pegawai tampak bersemangat menyimak arahan dari Widyaiswara Badiklat, Muh Khamdan, yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh elemen lembaga menghadapi pelaksanaan penilaian PEKPPP (Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam amanatnya, Khamdan menegaskan bahwa Balai Diklat Hukum Jateng harus menjadi contoh nyata lembaga yang tidak hanya berorientasi pada tugas administratif, tetapi juga pada mutu pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas.
Khamdan mengingatkan bahwa pelayanan publik kini tidak bisa lagi bersandar pada rutinitas, tetapi pada inovasi dan kepedulian terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan. “Kita harus memastikan setiap peserta diklat, setiap tamu, setiap pemanfaat fasilitas, merasakan kehadiran pelayanan yang humanis dan profesional,” ujarnya di hadapan seluruh pegawai. Ia menekankan bahwa pelayanan terbaik lahir dari semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar pemenuhan indikator kinerja.
Menurut Khamdan, indeks pelayanan publik yang optimal hanya dapat dicapai apabila seluruh pegawai memiliki kesadaran pelayanan yang melekat dalam budaya kerja. Badiklat Hukum Jateng perlu menjadi pioner dalam pelayanan berbasis empati dan keteladanan, terutama karena lembaga ini kerap menjadi rujukan dalam pengembangan kompetensi aparatur hukum. “Kita punya tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga reputasi sebagai penyelenggara layanan yang prima,” tegasnya.
Apel pagi itu ditutup dengan ajakan reflektif agar seluruh pegawai menjadikan momen penilaian PEKPPP bukan sebagai beban, melainkan kesempatan memperkuat budaya kerja berorientasi pelayanan. Dengan komitmen bersama dan pembenahan berkelanjutan, Balai Diklat Hukum Jawa Tengah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan publik yang selama ini menempatkannya dalam kategori terbaik. “Pelayanan publik adalah wajah kita. Mari pastikan wajah itu selalu ramah, tulus, dan berdaya guna,” pungkas Khamdan.
“Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak”
@kemenkum
@bpsdm_kemenkum
@kemenkumjateng
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#BPSDMHukum
#badiklatjatengpastiwbbm
#SetahunBerdampak
Semarang, 20 Oktober 2025 – Suasana apel pagi di halaman Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Senin (20/10/2025), terasa berbeda. Seluruh pegawai tampak bersemangat menyimak arahan dari Widyaiswara Badiklat, Muh Khamdan, yang menekankan pentingnya kesiapan seluruh elemen lembaga menghadapi pelaksanaan penilaian PEKPPP (Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) oleh Kementerian PAN dan RB. Dalam amanatnya, Khamdan menegaskan bahwa Balai Diklat Hukum Jateng harus menjadi contoh nyata lembaga yang tidak hanya berorientasi pada tugas administratif, tetapi juga pada mutu pelayanan publik yang berkeadilan dan berintegritas.
Khamdan mengingatkan bahwa pelayanan publik kini tidak bisa lagi bersandar pada rutinitas, tetapi pada inovasi dan kepedulian terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan. “Kita harus memastikan setiap peserta diklat, setiap tamu, setiap pemanfaat fasilitas, merasakan kehadiran pelayanan yang humanis dan profesional,” ujarnya di hadapan seluruh pegawai. Ia menekankan bahwa pelayanan terbaik lahir dari semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar pemenuhan indikator kinerja.
Menurut Khamdan, indeks pelayanan publik yang optimal hanya dapat dicapai apabila seluruh pegawai memiliki kesadaran pelayanan yang melekat dalam budaya kerja. Badiklat Hukum Jateng perlu menjadi pioner dalam pelayanan berbasis empati dan keteladanan, terutama karena lembaga ini kerap menjadi rujukan dalam pengembangan kompetensi aparatur hukum. “Kita punya tanggung jawab moral dan institusional untuk menjaga reputasi sebagai penyelenggara layanan yang prima,” tegasnya.
Apel pagi itu ditutup dengan ajakan reflektif agar seluruh pegawai menjadikan momen penilaian PEKPPP bukan sebagai beban, melainkan kesempatan memperkuat budaya kerja berorientasi pelayanan. Dengan komitmen bersama dan pembenahan berkelanjutan, Balai Diklat Hukum Jawa Tengah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan indeks kepuasan publik yang selama ini menempatkannya dalam kategori terbaik. “Pelayanan publik adalah wajah kita. Mari pastikan wajah itu selalu ramah, tulus, dan berdaya guna,” pungkas Khamdan.
